Breaking News

Afar Djibouti dan Jalan Damai

Ketegangan lama di Djibouti kembali mencuat seiring munculnya kembali narasi tentang pemberontakan Afar dan peran kelompok Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie atau FRUD. Meski konflik bersenjata ini secara resmi telah berakhir lebih dari dua dekade lalu, akar persoalan yang melahirkannya dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.

FRUD muncul pada awal 1990-an sebagai representasi perlawanan politik komunitas Afar terhadap pemerintahan Djibouti yang didominasi elite Issa-Somali. Sejak kemerdekaan pada 1977, struktur kekuasaan negara dinilai timpang, dengan Afar tersisih dari jabatan strategis pemerintahan, militer, dan ekonomi.

Pemberontakan Afar bukan sekadar konflik etnis, melainkan refleksi dari aspirasi politik yang terhambat. Ketika ruang dialog tertutup dan ketimpangan dibiarkan berlangsung lama, sebagian kelompok memilih jalur senjata sebagai bentuk tekanan terhadap negara.

Pada puncak konflik, para pejuang Afar dari FRUD sempat memblokir jalan-jalan utama yang menghubungkan Ethiopia dan Djibouti. Langkah ini berdampak besar karena jalur tersebut merupakan nadi perdagangan regional, khususnya bagi Ethiopia yang bergantung pada pelabuhan Djibouti.

Aksi pemblokiran itu menunjukkan betapa konflik internal Djibouti memiliki konsekuensi lintas negara. Stabilitas Djibouti tidak hanya penting bagi warganya, tetapi juga bagi kawasan Tanduk Afrika secara keseluruhan.

Pemerintah Djibouti di bawah Presiden Ismail Omar Guelleh merespons pemberontakan tersebut dengan pendekatan keamanan yang keras. Kebijakan ini pada akhirnya memecah FRUD, dengan sebagian faksi memilih berdamai dan masuk ke sistem politik, sementara faksi lain terus melawan hingga akhir 1990-an.

Meski senjata telah lama diletakkan, rasa ketidakadilan di kalangan Afar belum sepenuhnya hilang. Wilayah-wilayah Afar di utara dan pedalaman Djibouti masih tertinggal dibanding ibu kota dan kawasan pesisir, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan publik.

Dalam konteks regional saat ini, kebijakan luar negeri Djibouti juga menjadi sorotan. Sikap Presiden Guelleh yang dinilai bermusuhan dan berpandangan sempit terhadap Somaliland disebut berpotensi merugikan Djibouti sendiri, sekaligus Ethiopia.

Hubungan tegang dengan Somaliland dinilai dapat mempersempit opsi ekonomi dan logistik kawasan. Padahal, kerja sama regional justru dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam di Laut Merah dan Teluk Aden.

Sejumlah analis menilai kebijakan yang terlalu konfrontatif justru membuka ruang bagi campur tangan pihak luar. Djibouti, dengan posisi strategisnya dan keberadaan banyak pangkalan militer asing, sangat rentan menjadi arena tarik-menarik kepentingan global.

Dalam konteks inilah, pelajaran dari konflik Afar menjadi relevan kembali. Ketika aspirasi politik terhambat dan ketidakadilan tidak ditangani secara dialogis, konflik mudah dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk kepentingannya sendiri.

Banyak tokoh Afar sendiri menilai bahwa jalan bersenjata pada akhirnya membawa lebih banyak kerugian. Blokade jalan dan konflik terbuka memang menarik perhatian, tetapi juga menghukum masyarakat sipil dan memperdalam keterbelahan.

Karena itu, muncul seruan agar setiap aspirasi politik di Djibouti, termasuk dari komunitas Afar, ditempuh melalui jalur damai dan konstitusional. Dialog yang jujur dianggap lebih berkelanjutan dibanding tekanan senjata.

Pengalaman FRUD menunjukkan bahwa sebagian tuntutan baru bisa diperjuangkan setelah masuk ke ruang politik formal. Meski hasilnya belum ideal, jalan damai dinilai memberikan peluang lebih besar untuk perubahan jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah Djibouti juga dituntut untuk membuka ruang yang lebih inklusif. Tanpa reformasi nyata dalam distribusi kekuasaan dan pembangunan wilayah, potensi ketegangan laten akan terus ada.

Stabilitas Djibouti sangat bergantung pada kemampuannya mengelola keberagaman internal. Negara kecil dengan posisi strategis ini tidak memiliki kemewahan untuk terus-menerus mengabaikan aspirasi sebagian rakyatnya.

Hubungan dengan Ethiopia dan Somaliland juga seharusnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang kawasan, bukan kepentingan politik sesaat. Ketegangan regional hanya akan memperbesar risiko instabilitas.

Bagi kawasan Tanduk Afrika, Djibouti adalah simpul penting. Gangguan keamanan di negara ini, sekecil apa pun, dapat berdampak luas pada perdagangan, keamanan, dan politik regional.

Karena itu, pesan yang mengemuka adalah pentingnya tidak jatuh dalam permainan luar. Konflik internal yang dipelihara atau dibiarkan berlarut hanya akan menguntungkan pihak-pihak eksternal.

Aspirasi Afar, seperti aspirasi kelompok lain di Djibouti, pada dasarnya adalah soal keadilan, representasi, dan martabat. Selama tuntutan ini dikelola dengan dialog damai, peluang konflik terbuka dapat ditekan.

Djibouti kini berada di persimpangan. Belajar dari masa lalu FRUD, jalan damai dan kebijakan inklusif menjadi kunci agar negara ini tidak kembali terjebak dalam siklus ketegangan yang merugikan semua pihak.