Sardan Marbun: Staf SBY bid. PO BOX
Senin, 27 Maret 2006, 13:15:37 WIB
Terus Ditindaklanjuti
Masukan dari PO Box 9949 dan SMS 9949
Jakarta : Dari hasil masukan yang berasal dari masyarakat melalui PO Box 9949 dan SMS 9949, telah berhasil dilakukan klarifikasi, penyelesaian, dan pembenahan sebanyak 1.119 kasus yang disampaikan ke departemen-departemen, kemudian ke Pemerintah Daerah, dan instansi-instansi lainnya. Kasus-kasus tersebut meliputi antara lain pelayanan birokrasi, pungli, proses administrasi, peningkatan kesejahteraan, masalah ganti rugi, masalah keadilan, dan masalah status atau sertifikasi tanah. Demikian dikatakan Sardan Marbun, Staf Khusus Presiden Bidang PO BOX dan SMS kepada wartawan Senin (27/3) siang (27/3).
"Adapun menyangkut penegakan hukum yang kita terima, di PO BOX berjumlah 1.218 surat, permasalahannya antara lain, adalah penyelesaian yang berlarut-larut, konsistensi keputusan pengadilan yang kontradiksi antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Juga masalah eksekusi yang tidak dilaksanakan, laporan kasus pelanggaran hukum yang tidak dilanjutkan, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya menegakkan kebenaran," tambahnya.
Lebih jauh Marbun menjelaskan. "Menyangkut masukan-masukan dari masyarakat melalui PO BOX 9949, sampai tanggal 20 Maret 2006, berjumlah 16.625, dan semua surat itu kita usahakan dibalas setelah kita laporkan kepada Presiden SBY, dan Presiden memberikan arahan. Kita jawab satu persatu. Sedangkan SMS sampai sekarang berjumlah 1.976.261. Hal – hal yang menonjol yang kita terima selama periode Maret, meliputi soal calon penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS) agar berjalan transparan, jujur, dan bersih.” Kata Sardan Marbun
Soal CPNS tersebut, tambahnya, Presiden sangat peduli dan konsens terhadap pengaduan-pengaduan CPNS ini, dan Presiden telah mengintruksikan kepada instansi terkait dan Pemerintah Daerah agar menberikan penjelasan-penjelasan kepada CPNS secara transparan, agar semua permasalahan di dalam proses penerimaan CPNS itu tidak ada yang tidak jelas, kata Marbun.
Kata Marbun, masyarakat memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang dilancarkan oleh pemerintah. "Masyarakat banyak yang mendukung dan menyampaikan agar pemberantasan korupsi ini terus berlanjut dan dalam hal ini pemerintah sangat konsisten bahkan akan meningkatkan pemberantasan korupsi, tentunya proses hukumnya agar dilakukan secara benar. Karena kita mau memperbaiki sistem, jangan sampai mengganggu sistem yang ada," tambahnya.
"Mengenai pengaduan masyarakat soal Subsidi Langsung Tunai, Biaya Operasional Sekolah, dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, kita juga melakukan pengecekan terus menerus di lapangan, dan kita harapkan masyarakat memanfaatkan telepon 021 3518152 kalau masih ada penyimpangan. Tentunya harus dengan bukti yang konkrit," jelas Sardan Marbun. (win)
Sumber: presidensby.info
Terus Ditindaklanjuti
Masukan dari PO Box 9949 dan SMS 9949
Jakarta : Dari hasil masukan yang berasal dari masyarakat melalui PO Box 9949 dan SMS 9949, telah berhasil dilakukan klarifikasi, penyelesaian, dan pembenahan sebanyak 1.119 kasus yang disampaikan ke departemen-departemen, kemudian ke Pemerintah Daerah, dan instansi-instansi lainnya. Kasus-kasus tersebut meliputi antara lain pelayanan birokrasi, pungli, proses administrasi, peningkatan kesejahteraan, masalah ganti rugi, masalah keadilan, dan masalah status atau sertifikasi tanah. Demikian dikatakan Sardan Marbun, Staf Khusus Presiden Bidang PO BOX dan SMS kepada wartawan Senin (27/3) siang (27/3).
"Adapun menyangkut penegakan hukum yang kita terima, di PO BOX berjumlah 1.218 surat, permasalahannya antara lain, adalah penyelesaian yang berlarut-larut, konsistensi keputusan pengadilan yang kontradiksi antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Juga masalah eksekusi yang tidak dilaksanakan, laporan kasus pelanggaran hukum yang tidak dilanjutkan, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya menegakkan kebenaran," tambahnya.
Lebih jauh Marbun menjelaskan. "Menyangkut masukan-masukan dari masyarakat melalui PO BOX 9949, sampai tanggal 20 Maret 2006, berjumlah 16.625, dan semua surat itu kita usahakan dibalas setelah kita laporkan kepada Presiden SBY, dan Presiden memberikan arahan. Kita jawab satu persatu. Sedangkan SMS sampai sekarang berjumlah 1.976.261. Hal – hal yang menonjol yang kita terima selama periode Maret, meliputi soal calon penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS) agar berjalan transparan, jujur, dan bersih.” Kata Sardan Marbun
Soal CPNS tersebut, tambahnya, Presiden sangat peduli dan konsens terhadap pengaduan-pengaduan CPNS ini, dan Presiden telah mengintruksikan kepada instansi terkait dan Pemerintah Daerah agar menberikan penjelasan-penjelasan kepada CPNS secara transparan, agar semua permasalahan di dalam proses penerimaan CPNS itu tidak ada yang tidak jelas, kata Marbun.
Kata Marbun, masyarakat memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang dilancarkan oleh pemerintah. "Masyarakat banyak yang mendukung dan menyampaikan agar pemberantasan korupsi ini terus berlanjut dan dalam hal ini pemerintah sangat konsisten bahkan akan meningkatkan pemberantasan korupsi, tentunya proses hukumnya agar dilakukan secara benar. Karena kita mau memperbaiki sistem, jangan sampai mengganggu sistem yang ada," tambahnya.
"Mengenai pengaduan masyarakat soal Subsidi Langsung Tunai, Biaya Operasional Sekolah, dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, kita juga melakukan pengecekan terus menerus di lapangan, dan kita harapkan masyarakat memanfaatkan telepon 021 3518152 kalau masih ada penyimpangan. Tentunya harus dengan bukti yang konkrit," jelas Sardan Marbun. (win)
Sumber: presidensby.info
