Tokoh: Ahmad Hosen Hutagalung
Protap Tidak Akan Menguntungkan RakyatSibolga, WASPADA Online
Wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) tidak akan menguntungkan rakyat, sebaliknya menjadi beban pemerintah pusat dikarenakan menyerap dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal itu dikatakan anggota DPRDSU, Drs. Ahmad Hosen Hutagalung saat dihubungi, Kamis (1/1) melalui telefon. "Protap terlalu dipaksakan, padahal masih kurang memenuhi syarat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam," kata Hosen. Selain itu, kajian para ahli jelas mengatakan Protap belum layak menjadi sebuah provinsi, karena akan menjadi beban pemerintah pusat sehingga tidak menguntungkan rakyat.
Alasan lain, dari segi geografis sangat sulit dan belum layak dijadikan sebuah provinsi, begitu juga dari segi geopolitis yang tidak mengakomodir semua etnis dan golongan, sehingga menjadi polemik ditengah masyarakat. "Seharusnya, kalau Tapanuli mau dimekarkan harus masuk Tapsel, Madina, P. Sidimpuan dan Nias yang merupakan keresidenan Tapanuli sehingga semua golongan dan etnis tergabung didalamnya." Hosen juga mengatakan, seharusnya panitia pemrakarsa Protap jangan hanya satu etnis saja, karena Sumatera Utara tergabung berbagai etnis, golongan dan agama yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat
Tetap Komit
Di tempat terpisah, anggota Sibolga, Erwin S. Simatupang dari PAN dan Jansul Perdana, SAg dari PKS ditemui di gedung DPRD Sibolga, Jumat (2/2) mengaku komitmen dengan keputusan yang dikeluarkan DPRD Sibolga, SK No. 15 tahun 2006 menolak Sibolga bergabung dengan Protap. "Apapun alasannya, kita komitmen dengan keputusan yang telah disepakati bersama," kata keduanya mengaku, tidak anti dengan Protap, namun Sibolga akan tetap bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara demi perwujudan pembangunan di daerah itu.
