Proyek Provinsi Tapanuli Dipaksakan
Pembentukan Provinsi Tapanuli Terkesan ’Proyek’ KekuasaanTarutung, WASPADA Online
25 Sep 06 21:22 WIB
Sejumlah tokoh masyarakat di Tapanuli Utara menilai, desakan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak lagi mencerminkan bagaimana percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli, namun terkesan sebagai upaya bagi-bagi ‘proyek’ kekuasaan belaka. “Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon Ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung, HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9).
Bahkan DPRD Sibolga menarik dukungannya untuk tidak bergabung lagi. “Maka sebaiknya pemekarana dikaji dulu apakah sudah layak.”
HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muahammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”
Selain itu, Pemvrosu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibutuhkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborongborong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur – hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”
Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapsogit,” ujar Simorangkir.
Menurut Simorangkir, jangan karena desakan pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi pengkotak-kotakan, tarik menarik kepentingan antar kabupaten.
“Adanya asumsi, yang penting terbentuk dulu Provinsi Tapanuli, merupakan ambisi pribadi. Pemekaran suatu wulayah harus dengan konsep jelas untuk mempercepat pembangunan kepada masyarakat. Untuk apa dimekarkan kalau nantinya pembangunan jalan di tempat. Sama saja pemborosan anggaran,”ungkap keduanya
