Arif Marbun: Ketua DPD KNPD Sumut

DIREKSI BUMN "TRACK RECORD" JELEK JANGAN DIPAKAI LAGI - SBY harus turun tangan selamatkan BUMN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan untuk menyelamatkan BUMN sebab kondisi BUMN saat ini banyak yang rugi karena para direksi kurang profesional dalam menjalankan (mengelola) perusahaan negara itu.

Kendati BUMN secara prosedur bukan lagi tugas presiden tetapi karena BUMN salah satu sumber keuangan negara maka wajar saja Presiden turun tangan, seperti menseleksi calon-calon BUMN. Kendati tidak langsung Presiden tetapi bisa saja membentuk tim independent yang digaji negara sehingga tugas tim dalam menseleksi calon direksi betul-betul bisa dipercaya.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD) Sumut Arief Marbun kepada Medan Pos, Rabu (12/4) di hotel Emeral Garden Medan, menyahuti keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membasmi korupsi dalam satu generasi di Indonesia

Menurutnya Presiden juga harus membentuk tim independent di daerah untuk mengawasi para direksi BUMN dalam mengelola perusahaan negara tersebut, seperti PT. PLN, PTPN, PT Telkom, PT. Pelindo dan BUMN lainnya. Negara sudah terlalu banyak mendrop dana ke BUMN ternyata tetap banyak yang rugi. Ini salah satu indikasi BUMN masih disinyalir sarang korupsi.

Arif Marbun yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut menyebutkan sistem pengangkatan direksi di BUMN masih identik dengan kepentingan kelompok. Jika ada tim independent yang melakukan seleksi terhadap para calon direksi maka sistem kelompok bisa terputus, para profesional muda yang masih jujur dan energik serta siap gulung celana akan tampil dalam mengelola BUMN. Masak direksi yang bermasalah di salah satu BUMN masih diangkat jadi direksi di perusahaan lain, atau masih menjabat sebagai direksi di salah satu BUMN tetapi tidak berprestasi malah diangkat jadi direksi di perusahaan lain, ada apa, apa ada kepentingan. Bagi direksi yang track recordnya jelek jangan dipakai lagi. Jangan karena kekuatan uang atau politik kembali dipakai, metode seperti ini salah satu penghancuran BUMN, katanya.

Disebutkan Arief Marbun, para Direksi itu bukan perpanjangan tangan orang-orang Jakarta sebagai lahan baru kebutuhan keluarga mereka untuk hidup bermewah-mewah, tetapi BUMN untuk kepentingan masyarakat banyak. Khususnya di daerah jangan karena kepentingan orang perorang lantas kepentingan umum dikorbankan," kata Arief.

Kalaupun Presiden tidak ada waktu untuk melakukan seleksi terhadap calon direksi BUMN tetapi bisa saja dibentuk tim di daerah-daerah, kasihan kita melihat cara pengelolaan BUMN misalnya di PTPN, gaji karyawannya cukup kecil, sedangkan gaji para direksi dan staf hidupnya seba mewah.

Menurut Arief marbun, KNPD Sumut juga siap berkordinasi dengan Partai Demokrat atau lembaga penegakan hukum untuk memberikan laporan atau masukan terhadap presiden atau staf ahli presiden yang membidangi pemberantasan korupsi dan KKN tentang kinerja para Direksi sebelum diusulkan sebelum menjadi direksi di BUMN tersebut.

Yang akan kita laporkan ke presiden tentang kasus-kasus dugaan korupsi sebab BUMN itu untuk kepentingan bangsa Indonesia bukan kepentingan orang-perorang atau kelompok. BUMN harus dibersihkan dari kepentingan politik seperti kejadian masa Orde Baru. "SBY tak perlu takut untuk memberantas KKN di BUMN, sebab BMUN adalah sumber keuangan negara yang paling potensial untuk membangun bangsa ini ke depan" kata Arief Marbun.
Share on Google Plus

About marbun

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment