Mengapa Damaskus dan SDF Akhirnya Sepakat untuk Tidak Sepakat
Upaya mencapai kesepakatan antara pemerintahan Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) hingga kini belum menghasilkan solusi menang-menang. Meski berbagai tawaran pernah diajukan, perundingan selalu berujung jalan buntu.
Kegagalan ini memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya menghalangi tercapainya kesepakatan politik. Apakah persoalan utamanya terletak pada teknis negosiasi, atau justru pada faktor yang lebih mendasar.
Salah satu faktor yang kerap disebut adalah ketidakmampuan kedua pihak dalam membaca situasi secara menyeluruh. Perubahan di lapangan bergerak cepat, sementara pendekatan politik sering tertinggal oleh dinamika militer dan tekanan eksternal.
Pemerintahan Suriah melihat waktu cenderung berpihak padanya. Dengan posisi yang terus menguat, Damaskus merasa tidak perlu terburu-buru memberikan konsesi besar kepada SDF.
Sebaliknya, SDF terlalu lama merasa berada dalam posisi tawar kuat. Dukungan internasional dan kontrol wilayah luas membuat mereka menilai bahwa kompromi dengan pemerintah pusat bukanlah kebutuhan mendesak.
Ego politik juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kedua pihak membawa narasi kemenangan masing-masing, sehingga sulit untuk duduk sejajar dalam kerangka kompromi.
Di pihak SDF, ada keengganan untuk terlihat “menyerah” setelah bertahun-tahun membangun struktur pemerintahan sendiri. Menerima tawaran Damaskus sering dipersepsikan sebagai kehilangan proyek politik jangka panjang.
Sementara itu, Damaskus juga tidak ingin memberi preseden otonomi luas yang bisa ditafsirkan sebagai pelemahan kedaulatan negara. Kekhawatiran ini membuat pemerintah pusat sangat berhati-hati.
Faktor lain yang sering luput dibahas adalah lemahnya peran staf ahli dan teknokrat dalam proses negosiasi. Keputusan besar kerap didominasi lingkaran sempit politik dan militer.
Minimnya konsultasi dengan pakar hukum tata negara, ekonomi, dan sosiologi konflik membuat tawaran yang muncul sering tidak realistis atau sulit diterima oleh pihak lawan.
Dalam banyak kesempatan, perundingan lebih menonjolkan simbol politik daripada substansi teknis. Padahal, solusi berkelanjutan membutuhkan perumusan detail yang matang dan rasional.
Di luar faktor internal, tekanan pihak ketiga juga berperan signifikan. Kepentingan regional dan internasional sering kali tidak sejalan dengan rekonsiliasi Damaskus–SDF.
Beberapa kekuatan eksternal justru diuntungkan jika konflik dibiarkan menggantung. Situasi abu-abu memberi ruang pengaruh, basis militer, dan kartu tawar geopolitik.
Tekanan ini membuat kedua pihak sulit bergerak bebas. Setiap langkah kompromi selalu dibayangi risiko kehilangan dukungan dari sekutu masing-masing.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan. Damaskus meragukan niat SDF, sementara SDF mencurigai kesungguhan pemerintah pusat.
Akibatnya, peluang solusi win win semakin menyempit. Tawaran yang seharusnya bisa menjadi titik temu justru berakhir sebagai sumber kecurigaan baru.
Para pengamat menilai bahwa kegagalan ini bukan semata soal satu faktor. Ia merupakan kombinasi antara ego politik, salah baca situasi, dan tekanan eksternal.
Selama negosiasi tidak didukung oleh pendekatan teknokratis dan konsultasi luas dengan ahli independen, hasilnya akan tetap rapuh.
Tanpa perubahan cara berpikir, setiap kesepakatan yang dicapai pun berpotensi runtuh di tengah jalan.
Kini, pertanyaannya bukan lagi mengapa kesepakatan gagal tercapai, melainkan apakah kedua pihak siap mengubah pendekatan mereka. Tanpa itu, peluang solusi damai antara pemerintahan Suriah dan SDF akan terus tertunda, sementara ketegangan di lapangan tetap menjadi harga yang harus dibayar rakyat.
